"ORGANISASI PAPUA MERDEKA" TANTANGAN BAGI KETAHANAN
NASIONAL
 |
OLEH
ARI
PRABOWO
11211078
FAKULTAS EKONOMI –
MANAJEMEN
UNIVERSITAS
GUNADARMA
2013
KATA PENGANTAR
Puji
Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah rahmat
dan karunia-Nyalah, tugas karya tulis untuk ini dapat terselesaikan dengan baik
dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Adapun tujuan penulisan karya
ilmiah ini adalah untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada semester
IV dengan judul pembahasan,
"Organisasi Papua Merdeka" Tantangan Bagi Ketahanan Nasional.
Dengan membuat
tugas ini, penulis diharapkan agar mampu untuk dapat berpikir secara objektif,
bukan secara subjektif. Selain itu, penulis juga diharapkan agar dapat berpikir
secara kritis mengapa hal tersebut dapat terjadi serta mengetahui solusi yang
terbaik untuk masalah tersebut.
Dalam
menyelesaikan tugas ini, penulis mengalami banyak kesulitan terutama disebabkan
oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang cukup. Akan tetapi, berkat
bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya tugas karya tulis ini dapat
diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih kepada:
1.
DRS, H. Djumhardjinis, MM, Bc.HK selaku
Dosen Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang tidak
bosan dan lelah dalam memberikan arahan kepada kami,
2.
Orang Tua dan keluarga tercinta yang
selalu memberikan motivasi dan dorongan serta bantuan baik secara moral maupun
spiritual,
3.
Teman-teman
semua yang telah
membantu memberikan banyak informasi yang sangat berguna dalam membantu terselesaikannya
tugas ini.
Penulis
berharap agar tulisan ini dapat memberikan banyak tambahan pengetahuan.
Jakarta, Mei 2013
Penulis
DAFTAR
ISI
KATA MUTIARA
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GRAFIK
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Penegasan mengenai judul
1.2 Alasan Pemilihan Judul
1.3 Tujuan Research yang diselenggarakan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II ANALISIS LANDASAN TERORI
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Ketahanan Nasional
2.1.2
Pengertian Ancaman
2.1.3
Pengertian Identitas
2.1.4
Pengertian Integritas
2.2 Landasan Undang-Undang
2.3 Hasil yang Diharapkan
BAB III METODE PELITIAN
3.1 Sample
3.2 Methode dan Prosedur Pengolahan Data
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA
4.1 Uraian Secara Singkat
4.2 Penyajian Tabel
4.3 Penyajian Diagram/Grafik
BAB V ANALISIS DATA KUALITATIF
5.1 Penyebab kemiskinan
5.2 Peran Serta Pemerintah
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN
6.1 Kesimpulan
6.2 Saran dan Rekomendasi Yang Relevan
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
GLOSARIUM
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Penegasan
Mengenai Judul
Ketahanan nasional merupakan
kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang
mampu mengembangkan ketahanan, Kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi
segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari
luar. Juga secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan
integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Dalam perjuangan mencapai
cita-cita/tujuan nasionalnya bangsa Indonesia tidak terhindar dari berbagai
ancaman-ancaman yang kadang-kadang membahayakan keselamatannya. Cara agar dapat
menghadapi ancaman-ancaman tersebut, bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan,
keuletan, dan daya tahan yang dinamakan ketahanan nasional.
Kondisi atau situasi bangsa kita
ini selalu berubah-ubah tidak statik. Ancaman yang dihadapi juga tidak sama,
baik jenisnya maupun besarnya. Karena itu ketahanan nasional harus selalu
dibina dan ditingkatkan, sesuai dengan kondisi serta ancaman yang akan
dihadapi. Dan inilah yang disebut dengan sifat dinamika pada ketahanan
nasional.
Kekuatan
ini diperlukan untuk mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan
gangguan yang langsung atau tidak langsung akan membahayakan kesatuan,
keberadaan, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bisa jadi
ancaman-ancaman tersebut dari dalam ataupun dari luar.
1.2
Alasan
Pemilihan Judul
Judul
ini dipilih karena kasus gerakan separatis sangat
menggangu sekali bagi ketertiban bermasyarakat di Papua. Kesenjangan antara
warga pribumi sekitar dengan pendatang sangat mencolok sekali. Belum lagi
masalah ekonomi yang terjadi di papua dimana harga barang kebutuhan pokok
sangat melambung tinggi, dikarenakan faktor geologis Papua yang lebih cenderung
dataran tinggi berbukit sehingga sulit untuk memasok bahan kebutuhan pokok. Kurangnya
pemerataan pembangunan di Papua sehingga mengakibatkan ketertinggalan Papua
dengan provinsi lainnya. Serta konflik yang berkepanjangan di Papua semakin
memperparah kondisi di wilayah tersebut. Hal inilah yang membuat mahasiswa
turut prihatin karena semakin meningkatnya jumlah warga miskin dari tahun ke
tahun. Serta program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah
tidak berjalan dengan apa yang diharapkan.
1.3
Tujuan
Research yang Diselenggarakan
Research
ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesenjangan
sosial yang terjadi di Indonesia.
Serta bagaimana proses pengentasan kemiskinan di daerah yang tertinggal.
1.4
Sistematika
Penulisan
Penulisan
karya ilmiah yang berkaitan dengan tugas Pendidikan Kewarganegaraan ini, terdiri dari beberapa bab yang menyusun. Bab yang
menyusun karya ilmiah ini terdiri dari:
BAB
I/PENDAHULUAN
Pada
bab ini, penulis akan menjelaskan penegasan mengenai judul, alasan pemilihan
judul, tujuan research yang diselenggarakan serta sistematika dalam penulisan.
BAB
II/ANALISIS LANDASAN TEORI
Pada
bagian ini,
penulis akan menampilkan landasan teori, penampilan anggapan, pernyataan
hipotesa, serta hasil yang diharapkan dari adanya penulisan ini.
BAB
III/METODE PENELITIAN
Pada
bab ini, penulis akan menjelaskan sample yang digunakan serta metode yang
digunakan untuk pengolahan dan penganalisisan data.
BAB
VI/PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA
Pada
bab ini, penulis akan menguraikan masalah secara singkat dan kemudian
menyajikannya dalam tabel serta diagram atau grafik.
BAB
V/ANALISA DATA KUALITATIF
Pada
bab ini, penulis akan menjelaskan bahwa data yang digunakan merupakan data
kualitatif dan komparatif karena penulis tidak terjun langsung ke dalam pokok
permasalahan, melainkan menggunakan dan mengembangkan data yang sudah ada yang
akan dibahas pada bagian Analisis Data.
BAB
VI/KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN
Pada
bagian terakhir, yaitu bagian kesimpulan dan saran-saran, penulis akan
mengungkapkan kembali secara singkat mengenai masalah yang menjadi pokok
bahasan penulisan. Selain itu, penulis akan menyatakan kembali metode yang
digunakan dan mengutarakan kembali penggarapan masalah, serta memberikan saran
dan rekomendasi yang relevan.
BAB II
ANALISIS LANDASAN TEORI
2.1
Landasan
Teori
Konsepsi Ketahanan
Nasional (Tannas), merupakan konsepsi Nasional dalam Pencapaian Tujuan
Nasional, yang pada intinya tercapainya Keamanan dan Kesejahteraan bagi seluruh
rakyat Indonesia, yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintahan Negara. Suatu rumusan Tujuan Nasional sebagaimana
yang diamanatkan dalam pembukaan UUD RI 1945, ialah membentuk suatu
”Pemerintahan Negara” yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka pencapaian Tujuan Nasional,
diperlukan Ketahanan nasional, yaitu suatu kondisi dinamik kehidupan Nasional
yang terintegrasi yang harus diwujudkan pada suatu saat, yang mampu menghadapi
dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan (TAHG). Dan untuk mewujudkan Ketahanan Nasional, diperlukan
Konsepsi Tannas, yaitu konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan keamanan dan
kesejahteraan secara seimbang, serasi dan selaras, yang dilaksanakan melalui
Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari
Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, pada saat kita menyelesaikan masalah
keamanan harus ikut dipikirkan masalah kesejahteraan, demikian pula sebaliknya.
Keberhasilan implementasi
Konsepsi Tannas, sangat tergantung pada kelancaran pembangunan nasional
diseluruh aspek kehidupan normal yang terintegrasi, yang disusun, direncanakan
dan diprogramkan sesuai dengan politik dan strategi nasional, dan terjabarkan
dalam kebijaksanaan dan strategi daerah yang sesuai dengan situasi, kondisi dan
konstelasi geografi masing masing daerah, baik berupa peraturan daerah (Perda)
maupun Rencana Strategi (Renstra) daerah.
Sesuai dengan Konsepsi
Tannas, seluruh aspek kehidupan nasional
dirinci dalam 8 (delapan) Gatra. 3 (tiga) Gatra Alamiah berupa geografi,
demografi dan sumber kekayaan alam sebagai ”modal dasar” pembangunan. 5 (lima) Gatra Sosial (dinamis) berupa
idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya (sosbud) dan pertahanan keamanan
(Hankam), yang harus dibina dan dibangun secara nasional, agar tercipta suatu
kondisi yang memungkinkan pembangunan nasional berjalan lancar dan berhasil.
2.1.1
Pengertian
Ketahanan
Nasional
Ketahanan Nasional adalah kondisi hidup dan kehidupan nasional yang harus
senantiasa diwujudkan dan dibina secara terus-menerus secara sinergi. Hal
demikian itu, dimulai dari lingkungan terkecil yaitu diri pribadi, keluarga,
masyarakat, bangsa dan negara dengan modal dasar keuletan dan ketangguhan yang
mampu mengembangkan kekuatan nasional.
Dengan singkat dapat dikatakan bahwa ketahanan nasional ialah kemampuan
dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya, menuju
kejayaan bangsa dan negara.
2.1.2
Pengertian
Ancaman
Ancaman
adalah suatu hal / upaya yang bersifat / bertujuan mengubah dan merombak
kebijaksanaan yang dilandaskan secara konsepsional. Ancaman dibagi dua yaitu :
1. Ancaman
di dalam negeri
Contohnya
adalah pemeberontakan dan subversi yang berasal atau terbentuk dari masyarakat
indonesia.
2. Ancaman
dari luar negeri
Contohnya
adalah infiltrasi, subversi dan intervensi dari kekuatan kolonialisme dan
imperialisme serta invasi dari darat, udara dan laut oleh musuh dari luar
negri.
2.1.3
Pengertian
Identitas
Identitas
adalah ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan. Negara
dilihat dalam pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh
wilayah dengan penduduk, sejarah, pemerintahan, dan tujuan nasional serta
dengan peran internasionalnya yang menjadikan suatu bangsa dengan
kecirikhasannya.
2.1.4
Pengertian
Integritas
Integritas
(Integrity) adalah bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan
organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk
melakukan ini. Dengan kata lain, “satunya kata dengan perbuatan”.
Mengkomunikasikan maksud, ide dan perasaan secara terbuka, jujur dan langsung
sekalipun dalam negosiasi yang sulit dengan pihak lain.
2.2
Landasan
Undang-Undang
Landasan Konstitusional
Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) adalah sumber dari segala
sumber hukum. UUD 1945 memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem
serta penyelenggaraan pertahanan negara. Substansi pertahanan negara yang
terangkum dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 di antaranya adalah
pandangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya, tujuan negara,
sistem pertahanan negara, serta keterlibatan warga negara.
UUD 1945
mereaksikan sikap bangsa Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan.
Bangsa Indonesia akan senantiasa berjuang untuk mencegah dan mengatasi
usaha-usaha pihak tertentu yang mengarah pada penindasan dan penjajahan.
Penjajahan bagi bangsa Indonesia merupakan tindakan keji yang tidak berperikemanusiaan
serta bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Pertahanan negara tidak dapat
dipisahkan dari kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Kemerdekaan Indonesia bukan merupakan hadiah, melainkan diperoleh dari hasil
perjuangan pergerakan bangsa Indonesia melalui pengorbanan jiwa dan raga. Oleh
karena itu, bangsa Indonesia menempatkan kemerdekaan sebagai kehormatan bangsa
yang harus tetap dijaga dan dipertahankan sepanjang masa. Namun, mewajibkan warga negara dalam upaya
pertahanan negara harus didukung oleh perangkat perundang-undangan sebagai
pelaksanaan dari UUD 1945. Landasan konstitusional kemerdekaan mengemukakan
pendapat adalah UUD 1945 yang termuat dalam:
1). Pasal
28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, untuk mengeluarkan pikiran dengan
lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang,”
2). Pasal
28E Ayat (3): “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat.”
2.3
Hasil
yang diharapkan
Dengan
adanya tulisan ini, diharapkan agar tidak hanya mahasiswa
yang dapat menyadari dampak dari
kesenjangan sosial, yang mengakibatkan konflik berkepanjangan sehingga
menimbulkan efek seperti semakin tingginya angka kemiskinan. Tetapi diharapkan
semua elemen masyarakat harus ada sikap unutk bertoleransi terhadap sesama dan
mau berusaha untuk maju.
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1
Sample
Dalam
penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan aksi
serangan
ataupun penembakan terhadap helicopter Puma milik TNI oleh sekelompok orang
yang tidak di kenal. Banyak orang yang mengira bahwa penembakan itu dilakukan
oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Namun jika kita lihat kebelakang,
penyerangan-penyerangan seperti itu sudah sering di lakukan. Selain kepada
anggota TNI yang sedang bertugas di Papua, anggota polisi, serta karyawan PT.
Freeport pun sering menjadi korban.
Beberapa hal yang menjadi masalah
pokok penyebab penyerangan tesebut adalah pembangunan yang kurang merata.
Bagaimana tidak, jika kita bandingkan dengan pulau Jawa, dan pulau Sumatra kita
bisa melihat bahwa kebanyakan kota di pulau tersebut sudah termasuk dalam
kota-kota metropolitan, seperti Jakarta, Bandung, Medan, Palembang, dan lain-lain.
Tapi bagaimana dengan wilayah Indonesia Timur khususnya papua. Pasti dalam
bayangan kalian bahwa kebanyakan kota di Papua malah lebih cocok di sebut
sebagai desa. Tapi sudah menjadi rahasia umum bahwa Papua memiliki kekayaan
alam yang jauh lebih melimpah di banding dengan daerah lain. Namun, pada
kenyataannya sebagian besar pendapatan dari sector pertambangan yang menjadi
andalan Papua menjadi santapan asing. Bahkan Negara Indonesia hanya memperoleh
tidak lebih dari 10%. Itulah yang kemudian menjadi salah satu alasan kenapa
beberapa orang Papua ingin melepaskan diri dari Negara Indonesia dengan
membentuk OPM.
3.2
Metode
dan Prosedur Pengolahan Data
Penelitian
untuk karya ilmiah ini hanya menggunakan metode literature atau yang dikenal
dengan menggunakan buku sebagai riset pustaka, sebab penulis tidak turun
langsung ke lapangan untuk meneliti pokok dari permasalahan yang dibahas atau
hanya menggunakan data sekunder.
Selain
itu penulis juga menggunakan metode komparatif. Metode komparatif merupakan
metode yang digunakan dengan membandingan sumber-sumber data yang ada atau
dengan tahun-tahun sebelumnya.
Mengenai
data yang yang akan diolah, penulis menggunakan informasi baik dari media cetak
seperti surat kabar, media elektronik, buku sebagai bahan referensi dan data
dari internet sebagai media untuk mengolah isu yang ada dan pendapat dari para
ahli serta pihak terkait.
BAB IV
PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA
4.1
Uraian
secara singkat
Separatis
atau lebih dikenal dengan gerakan separatisme merupakan suatu gerkan yang
bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau
kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari
satu sama lain. Gerakan ini muncul dari berbagai aspek kehidupan dalam
kehidupan manusia, misalkan :
1. Ketidak
puasaan akan kinerja pemerintahan maka munculah ide-ide untuk membentuk suatu
gerakan yang memilik misi dan visi yang berbeda dalam menyaingi keadan yang
sudah ada dalam birokrasi dan tatanan yang sudah ada sebelumnya
2. Kondisi
politik,ekonomi,sosial,budaya yang dalam pemikiran sejumlah kelompok tidak
wajar,maka cendrung mereka ingin bebas dan keluar dari aturan itu dan memilih
membrontak dari kebijakan yang ada dan ingin merdeka dengan caranya sendiri
3. Pemahaman
terhadap keyakinan dan ini cendrung mengarah pada paham separatisme,dan merusak
tatanan nilai dan moral yang ada,serta dapat menimbulka perpecahan.
Hal ini mengakibat adanya
kesenjangan sosial. sehingga kemiskinan di provinsi irian jaya ini sangat
terlihat sekali dari tabel berikut ini :
4.2
Penyajian
Tabel
Perbandingan perkembangan indeks kedalaman kemiskinan menurut
kabupaten/kota di Papua Barat disajikan pada table 4.2. Tampak bahwa indeks
kedalaman kemniskinan di Kabupaten Teluik Bintuni terbesar baik pada tahun
2006, 2007, maupun 2008. Ini menunjukkan bahwa jarak rata – rata pengeluaran
per kapita per bulan dari penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di
Kabupaten Teluk Bintuni paling jauh dibandingkan kabupaten/kota lain di Papua
Barat. Kondisi serupa ditemukan di Kabupaten Teluk Wondama.
Tabel 3.4
menunjukkan jumlah dan presentase penduduk miskin di Papua Barat menurut
daerahnya pada bulan maret pada tahun 2006-2009.
Perkembangan garis kemiskinan di perkotaan dan pedesaan keduanya
menunjukkan kenaikkan dalam periode yang sama. Kenaikkan garis kemiskinan
diperkotaan lebih cepat daripada di pedesaan. Dengan menyusun index berantai,
garis kemiskinan di perkotaan pada tahun 2006-2007 naik 1,41%. Kenaikkan garis
kemiskinan di perkotaan lebih tinggi lagi selama 2007-2008 yaitu sebesar
16,84%. Kenaikkan garis kemiskinan di perkotaan pada periode 2008-2009 bahkan
mencapai 24,48%. Bandingkan dengan kenaikkan garis kemiskinan di pedesaa.
Kenaikkan garis kemiskinan di pedesaan selama 2006-2007, 2007-2008, dan
2008-2009 berturut-turut 3,14%, 12,34%, dan 16,98%.
Secara umum, kenaikan garis kemiskinan di pedesaan dan di perkotaan
selama periode 2006-2009 diikuti oleh penurunan jumlah dan presentase penduduk
miskin kecuali pada periode 2008-2009. Selama periode 2008-2009 jumlah dan
presentase penduduk miskin di perkotaan turun, sementara di pedesaan naik.
Anomali peningkatan jumlah dan presentase penduduk miskin di pedesaan
selama 2008-2009 menarik untuk diuji lebih lanjut. Satu-satunya informasi yang
diharapkan dapat menjelaskan fenomena ini adalah inflasi pedesaan yang didekati
dengan perubahan indeks harga konsumen pedesaan (IHKP).
4.3
Penyajian
Diagram/Grafik
Menunjukkan penurunan jumlah penduduk
miskin dari 284,1 ribu jiwa pada tahun 2006 menjadi 256,8 ribu jiwa pada tahun
2009. Presentase penduduk miskin juga turun dari 41,34% pada tahun 2006 menjadi
35,71% pada tahun 2009.
Disisi lain, garis kemiskinan pada tahun 2006-2009
menunjukkan perkembangan selalu naik. Kenaikan garis kemiskinan disebabkan oleh
kenaikan harga barang dan jasa. Selain itu, ketergantungan
provinsi Papua terhadap
produk impor dari provinsi lain mengakibatkan harga kebutuhan hidup senantiasa meningkat.
BAB V
ANALISIS DATA KUALITATIF
5.1
Penyebab
kemiskinan
Indikator utama kemiskinan
berdasarkan pendekatan di atas dapat dilihat
dari :
·
kurangnya pangan, sandang,
dan perumahan yang tidak layak;
·
terbatasnya kepemilikan
tanah dan alat produksi;
·
kurangnya kemampuan membaca
dan menulis;
·
kurangnya jaminan dan kesejahteraan
hidup;
·
kerentanan dan keterpurukan
dalam bidang sosial dan ekonomi;
·
ketakberdayaan atau daya
tawar yang rendah;
·
akses terhadap ilmu
pengetahuan yang terbatas;
Indikator
kemiskinan menurut Bappenas adalah terbatasnya kecukupan dan mutu pangan,
terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, terbatasnya akses dan
rendahnya mutu layanan pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha,
terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi, terbatasnya akses terhadap
air bersih, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, memburuknya
kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, lemahnya jaminan rasa aman,
lemahnya partisipasi, dan besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh
besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya
migrasi.
5.2
Peran
serta Pemerintah
Untuk
keluar dari kondisi Kemiskinan seluruh bangsa harus berjuang dan bersatu. Kita
harus mempunyai keyakinan bahwa menjadi kaya adalah sesuatu yang mulia dan
harus dikejar dengan sekuat tenaga, selama itu dilakukan dengan cara yang halal
dan tidak bertentangan dengan hukum serta norma agama. Dan itu tidak
bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan semua agama yang ada di Indonesia.
Dilihat
dari sudut Ketahanan Nasional diperlukan sekali terwujudnya lapisan pengusaha
kecil dan menengah yang besar jumlahnya dan tinggi mutunya. Tidak cukup satu
negara hanya mempunyai lapisan pengusaha besar yang kuat. Sebab lapisan
pengusaha kecil dan menengah justru merupakan inti kekuatan ekonomi satu bangsa
dan bukan pengusaha besar. Terbukti dari pengalaman bangsa lain yang sudah maju
ekonominya, bahwa pengusaha kecil dan menengah menciptakan kesempatan kerja
jauh lebih banyak ketimbang usaha besar. Selain itu usaha kecil dan menengah
juga merupakan pertahanan terpenting untuk menghadapi masuknya barang dari
luar. Lapisan usaha kecil dan menengah itu dapat disamakan satu pertahanan
territorial dalam bidang ekonomi nasional.
Karena
itu usaha rakyat bersama pemerintah untuk membangun usaha kecil dan menengah
dalam jumlah besar serta bermutu tinggi mempunyai dua manfaat sekaligus. Di
satu pihak akan sangat dikurangi tingkat kemiskinan dan dihilangkan kesenjangan
lebar antara pihak kaya dan mayoritas masyarakat yang miskin. Di pihak lain
diwujudkan sarana untuk menghadapi masalah penyediaan kesempatan kerja serta
pertahanan terhadap dominasi produksi luar negeri.
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN
6.1
Kesimpulan
Kondisi
kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional yang mencakup aspek
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga
ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI yang
dilandasi oleh landasan idiil Pancasila,
landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional Wawasan Nasional. Utnuk
mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional diperlukan kesadaran setiap warga
negara Indonesia, yaitu :
1) Memiliki
semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non fisik yang berupa
keuletan dan ketangguhan yang tidak mengenal menyerah yang mengandung kemampuan
mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala ancaman,
gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam,
untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara
serta perjuangan mencapai tujuan nasional.
2) Sadar
dan peduli terhadap pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga setiap warga negara
Indonesia baik secara individu maupun kelompok dapat mengeliminir pengaruh
tersebut, karena bangsa Indonesia cinta damai
akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Hal itu tercermin akan adanya
kesadaran bela negara dan cinta tanah air.
Apabila
setiap warga negara Indonesia memiliki
semangat perjuangan bangsa dan sadar
serta peduli terhadap pengaruh yang timbul dalam bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara serta dapat mengantisipasi pengaruh-pengaruh tersebut,
maka akan tercermin keberhasilan ketahanan nasional Indonesia. Untuk mewujudkan
ketahanan nasional diperlukan suatu kebijakan umum dari pengambil kebijakan
yang disebut Politik dan Strategi Nasional (Polstranas).
6.2
Saran
dan Rekomendasi yang Relevan
Salah
satu cara yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan
permasalahan gerakan separatis yang dilakukan oleh OPM adalah dengan membentuk
Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4) yang bertujuan untuk
mengatasi gerakan separatis dengan lebih menekankan pada permasalah pembangunan
di Papua dan Papua Barat. yang kemudian di harapkan mampu menjalankan tugasnya
dengan baik. Sehingga dengan perkembangan dan pembangunan ekonomi tersebut
pemerintah mampu mengajak OPM dan organisasi separatis lainnya untuk berdamai
dengan pemerintah Indonesia seperti yang terjadi dengan Gerakan Aceh Merdeka
(GAM). Sedangkan untuk masalah kemiskinan itu sendiri Pemerintah harus serta
merta mengembangkan program UKM untuk menciptakan lapangan pekerjaan, serta
memberdayakan masyarakat dengan memberikan keterampilan agar bisa mendapat
penghasilan dari keterampilannya tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Amal,
Ichlasul. 1995. Sumbangan Ilmu Sosial terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional
Gramedia Pustaka Utama,
2005 Pendidikan Kewarganegaraan, Gramedia, Jakarta
Indonesiatera, 2011, UUD 1945 dan
Perubahannya + struktur ketatanegaraan, Yogyakarta
Mansur,
Hamdan dkk. 2002.Pendidikan
Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Rahaditya,
R. 2010.Pendidikan Kewarganegaraan di
Perguruan Tinggi. Jakarta: Pustaka Mandiri.
Winarno.
2010. Paradigma Baru Pendidikan
Kewarganegaraan (edisi kedua.) Jakarta: Bumi Aksara.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar