"ORGANISASI PAPUA MERDEKA" TANTANGAN BAGI KETAHANAN NASIONAL

OLEH

ARI PRABOWO

11211078

FAKULTAS EKONOMI – MANAJEMEN

UNIVERSITAS GUNADARMA

2013

KATA PENGANTAR

            Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah rahmat dan karunia-Nyalah, tugas karya tulis untuk ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada semester IV dengan judul pembahasan, "Organisasi Papua Merdeka" Tantangan Bagi Ketahanan Nasional.

            Dengan membuat tugas ini, penulis diharapkan agar mampu untuk dapat berpikir secara objektif, bukan secara subjektif. Selain itu, penulis juga diharapkan agar dapat berpikir secara kritis mengapa hal tersebut dapat terjadi serta mengetahui solusi yang terbaik untuk masalah tersebut.

            Dalam menyelesaikan tugas ini, penulis mengalami banyak kesulitan terutama disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang cukup. Akan tetapi, berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya tugas karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih kepada:

1.         DRS, H. Djumhardjinis, MM, Bc.HK selaku Dosen Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang tidak bosan dan lelah dalam memberikan arahan kepada kami,

2.        Orang Tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan motivasi dan dorongan serta bantuan baik secara moral maupun spiritual,

3.        Teman-teman semua yang telah membantu memberikan banyak informasi yang sangat berguna dalam membantu terselesaikannya tugas ini.

            Penulis berharap agar tulisan ini dapat memberikan banyak tambahan pengetahuan.

Jakarta,  Mei 2013

Penulis

DAFTAR ISI

KATA MUTIARA i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABELiv

DAFTAR GRAFIK v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Penegasan mengenai judul1

1.2 Alasan Pemilihan Judul2

1.3 Tujuan Research yang diselenggarakan2

1.4 Sistematika Penulisan2

BAB II ANALISIS LANDASAN TERORI

2.1 Landasan Teori4

            2.1.1 Pengertian Ketahanan Nasional6

            2.1.2 Pengertian Ancaman6

            2.1.3 Pengertian Identitas6

            2.1.4 Pengertian Integritas7

2.2 Landasan Undang-Undang7

2.3 Hasil yang Diharapkan8

BAB III METODE PELITIAN

3.1 Sample9

3.2 Methode dan Prosedur Pengolahan Data10

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA

4.1 Uraian Secara Singkat11

4.2 Penyajian Tabel12

4.3 Penyajian Diagram/Grafik14

BAB V ANALISIS DATA KUALITATIF

5.1 Penyebab kemiskinan16

5.2 Peran Serta Pemerintah17

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN 

6.1 Kesimpulan18

6.2 Saran dan Rekomendasi Yang Relevan19

DAFTAR PUSTAKA20

LAMPIRAN21

GLOSARIUM22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1              Penegasan Mengenai Judul

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, Kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Juga secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Dalam perjuangan mencapai cita-cita/tujuan nasionalnya bangsa Indonesia tidak terhindar dari berbagai ancaman-ancaman yang kadang-kadang membahayakan keselamatannya. Cara agar dapat menghadapi ancaman-ancaman tersebut, bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan, keuletan, dan daya tahan yang dinamakan ketahanan nasional.

Kondisi atau situasi bangsa kita ini selalu berubah-ubah tidak statik. Ancaman yang dihadapi juga tidak sama, baik jenisnya maupun besarnya. Karena itu ketahanan nasional harus selalu dibina dan ditingkatkan, sesuai dengan kondisi serta ancaman yang akan dihadapi. Dan inilah yang disebut dengan sifat dinamika pada ketahanan nasional.

Kekuatan ini diperlukan untuk mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang langsung atau tidak langsung akan membahayakan kesatuan, keberadaan, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bisa jadi ancaman-ancaman tersebut dari dalam ataupun dari luar.

1.2              Alasan Pemilihan Judul

Judul ini dipilih karena kasus gerakan separatis sangat menggangu sekali bagi ketertiban bermasyarakat di Papua. Kesenjangan antara warga pribumi sekitar dengan pendatang sangat mencolok sekali. Belum lagi masalah ekonomi yang terjadi di papua dimana harga barang kebutuhan pokok sangat melambung tinggi, dikarenakan faktor geologis Papua yang lebih cenderung dataran tinggi berbukit sehingga sulit untuk memasok bahan kebutuhan pokok. Kurangnya pemerataan pembangunan di Papua sehingga mengakibatkan ketertinggalan Papua dengan provinsi lainnya. Serta konflik yang berkepanjangan di Papua semakin memperparah kondisi di wilayah tersebut. Hal inilah yang membuat mahasiswa turut prihatin karena semakin meningkatnya jumlah warga miskin dari tahun ke tahun. Serta program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah tidak berjalan dengan apa yang diharapkan.

1.3              Tujuan Research yang Diselenggarakan

Research ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia. Serta bagaimana proses pengentasan kemiskinan di daerah yang tertinggal.

1.4              Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan tugas Pendidikan Kewarganegaraan ini, terdiri dari beberapa bab yang menyusun. Bab yang menyusun karya ilmiah ini terdiri dari:

BAB I/PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan penegasan mengenai judul, alasan pemilihan judul, tujuan research yang diselenggarakan serta sistematika dalam penulisan.

BAB II/ANALISIS LANDASAN TEORI

Pada bagian ini, penulis akan menampilkan landasan teori, penampilan anggapan, pernyataan hipotesa, serta hasil yang diharapkan dari adanya penulisan ini.

BAB III/METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan sample yang digunakan serta metode yang digunakan untuk pengolahan dan penganalisisan data.

BAB VI/PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA

Pada bab ini, penulis akan menguraikan masalah secara singkat dan kemudian menyajikannya dalam tabel serta diagram atau grafik.

BAB V/ANALISA DATA KUALITATIF

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan bahwa data yang digunakan merupakan data kualitatif dan komparatif karena penulis tidak terjun langsung ke dalam pokok permasalahan, melainkan menggunakan dan mengembangkan data yang sudah ada yang akan dibahas pada bagian Analisis Data.

BAB VI/KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Pada bagian terakhir, yaitu bagian kesimpulan dan saran-saran, penulis akan mengungkapkan kembali secara singkat mengenai masalah yang menjadi pokok bahasan penulisan. Selain itu, penulis akan menyatakan kembali metode yang digunakan dan mengutarakan kembali penggarapan masalah, serta memberikan saran dan rekomendasi yang relevan.

BAB II

ANALISIS LANDASAN TEORI

2.1              Landasan Teori

Konsepsi Ketahanan Nasional (Tannas), merupakan konsepsi Nasional dalam Pencapaian Tujuan Nasional, yang pada intinya tercapainya Keamanan dan Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintahan Negara.  Suatu rumusan Tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD RI 1945, ialah membentuk suatu ”Pemerintahan Negara” yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka pencapaian Tujuan Nasional, diperlukan Ketahanan nasional, yaitu suatu kondisi dinamik kehidupan Nasional yang terintegrasi yang harus diwujudkan pada suatu saat, yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan (TAHG). Dan untuk mewujudkan Ketahanan Nasional, diperlukan Konsepsi Tannas, yaitu konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan secara seimbang, serasi dan selaras, yang dilaksanakan melalui Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, pada saat kita menyelesaikan masalah keamanan harus ikut dipikirkan masalah kesejahteraan, demikian pula sebaliknya.

Keberhasilan implementasi Konsepsi Tannas, sangat tergantung pada kelancaran pembangunan nasional diseluruh aspek kehidupan normal yang terintegrasi, yang disusun, direncanakan dan diprogramkan sesuai dengan politik dan strategi nasional, dan terjabarkan dalam kebijaksanaan dan strategi daerah yang sesuai dengan situasi, kondisi dan konstelasi geografi masing masing daerah, baik berupa peraturan daerah (Perda) maupun Rencana Strategi (Renstra) daerah.

Sesuai dengan Konsepsi Tannas, seluruh aspek  kehidupan nasional dirinci dalam 8 (delapan) Gatra. 3 (tiga) Gatra Alamiah berupa geografi, demografi dan sumber kekayaan alam sebagai ”modal dasar” pembangunan.  5 (lima) Gatra Sosial (dinamis) berupa idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya (sosbud) dan pertahanan keamanan (Hankam), yang harus dibina dan dibangun secara nasional, agar tercipta suatu kondisi yang memungkinkan pembangunan nasional berjalan lancar dan berhasil.

2.1.1        Pengertian Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional adalah kondisi hidup dan kehidupan nasional yang harus senantiasa diwujudkan dan dibina secara terus-menerus secara sinergi. Hal demikian itu, dimulai dari lingkungan terkecil yaitu diri pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara dengan modal dasar keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional.

Dengan singkat dapat dikatakan bahwa ketahanan nasional ialah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya, menuju kejayaan bangsa dan negara.

2.1.2        Pengertian Ancaman

Ancaman adalah suatu hal / upaya yang bersifat / bertujuan mengubah dan merombak kebijaksanaan yang dilandaskan secara konsepsional. Ancaman dibagi dua yaitu :

1.      Ancaman di dalam negeri

Contohnya adalah pemeberontakan dan subversi yang berasal atau terbentuk dari masyarakat indonesia.

2.      Ancaman dari luar negeri

Contohnya adalah infiltrasi, subversi dan intervensi dari kekuatan kolonialisme dan imperialisme serta invasi dari darat, udara dan laut oleh musuh dari luar negri.

2.1.3        Pengertian Identitas

Identitas adalah ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan. Negara dilihat dalam pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah dengan penduduk, sejarah, pemerintahan, dan tujuan nasional serta dengan peran internasionalnya yang menjadikan suatu bangsa dengan kecirikhasannya.

2.1.4        Pengertian Integritas

Integritas (Integrity) adalah bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan ini. Dengan kata lain, “satunya kata dengan perbuatan”. Mengkomunikasikan maksud, ide dan perasaan secara terbuka, jujur dan langsung sekalipun dalam negosiasi yang sulit dengan pihak lain.

2.2              Landasan Undang-Undang

Landasan Konstitusional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) adalah sumber dari segala sumber hukum. UUD 1945 memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem serta penyelenggaraan pertahanan negara. Substansi pertahanan negara yang terangkum dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 di antaranya adalah pandangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya, tujuan negara, sistem pertahanan negara, serta keterlibatan warga negara.

UUD 1945 mereaksikan sikap bangsa Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan. Bangsa Indonesia akan senantiasa berjuang untuk mencegah dan mengatasi usaha-usaha pihak tertentu yang mengarah pada penindasan dan penjajahan. Penjajahan bagi bangsa Indonesia merupakan tindakan keji yang tidak berperikemanusiaan serta bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Pertahanan negara tidak dapat dipisahkan dari kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia bukan merupakan hadiah, melainkan diperoleh dari hasil perjuangan pergerakan bangsa Indonesia melalui pengorbanan jiwa dan raga. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menempatkan kemerdekaan sebagai kehormatan bangsa yang harus tetap dijaga dan dipertahankan sepanjang masa.    Namun, mewajibkan warga negara dalam upaya pertahanan negara harus didukung oleh perangkat perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari UUD 1945. Landasan konstitusional kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah UUD 1945 yang termuat dalam:

1). Pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang,”

2). Pasal 28E Ayat (3): “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

2.3              Hasil yang diharapkan

Dengan adanya tulisan ini, diharapkan agar tidak hanya mahasiswa yang dapat menyadari dampak dari kesenjangan sosial, yang mengakibatkan konflik berkepanjangan sehingga menimbulkan efek seperti semakin tingginya angka kemiskinan. Tetapi diharapkan semua elemen masyarakat harus ada sikap unutk bertoleransi terhadap sesama dan mau berusaha untuk maju.

BAB III

METODE PENELITIAN

           

3.1              Sample

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan aksi serangan ataupun penembakan terhadap helicopter Puma milik TNI oleh sekelompok orang yang tidak di kenal. Banyak orang yang mengira bahwa penembakan itu dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Namun jika kita lihat kebelakang, penyerangan-penyerangan seperti itu sudah sering di lakukan. Selain kepada anggota TNI yang sedang bertugas di Papua, anggota polisi, serta karyawan PT. Freeport pun sering menjadi korban.

Beberapa hal yang menjadi masalah pokok penyebab penyerangan tesebut adalah pembangunan yang kurang merata. Bagaimana tidak, jika kita bandingkan dengan pulau Jawa, dan pulau Sumatra kita bisa melihat bahwa kebanyakan kota di pulau tersebut sudah termasuk dalam kota-kota metropolitan, seperti Jakarta, Bandung, Medan, Palembang, dan lain-lain. Tapi bagaimana dengan wilayah Indonesia Timur khususnya papua. Pasti dalam bayangan kalian bahwa kebanyakan kota di Papua malah lebih cocok di sebut sebagai desa. Tapi sudah menjadi rahasia umum bahwa Papua memiliki kekayaan alam yang jauh lebih melimpah di banding dengan daerah lain. Namun, pada kenyataannya sebagian besar pendapatan dari sector pertambangan yang menjadi andalan Papua menjadi santapan asing. Bahkan Negara Indonesia hanya memperoleh tidak lebih dari 10%. Itulah yang kemudian menjadi salah satu alasan kenapa beberapa orang Papua ingin melepaskan diri dari Negara Indonesia dengan membentuk OPM.

3.2              Metode dan Prosedur Pengolahan Data

Penelitian untuk karya ilmiah ini hanya menggunakan metode literature atau yang dikenal dengan menggunakan buku sebagai riset pustaka, sebab penulis tidak turun langsung ke lapangan untuk meneliti pokok dari permasalahan yang dibahas atau hanya menggunakan data sekunder.

Selain itu penulis juga menggunakan metode komparatif. Metode komparatif merupakan metode yang digunakan dengan membandingan sumber-sumber data yang ada atau dengan tahun-tahun sebelumnya.

Mengenai data yang yang akan diolah, penulis menggunakan informasi baik dari media cetak seperti surat kabar, media elektronik, buku sebagai bahan referensi dan data dari internet sebagai media untuk mengolah isu yang ada dan pendapat dari para ahli serta pihak terkait.

BAB IV

PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA

4.1              Uraian secara singkat

Separatis atau lebih dikenal dengan gerakan separatisme merupakan suatu gerkan yang bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain. Gerakan ini muncul dari berbagai aspek kehidupan dalam kehidupan manusia, misalkan :

1.      Ketidak puasaan akan kinerja pemerintahan maka munculah ide-ide untuk membentuk suatu gerakan yang memilik misi dan visi yang berbeda dalam menyaingi keadan yang sudah ada dalam birokrasi dan tatanan yang sudah ada sebelumnya

2.      Kondisi politik,ekonomi,sosial,budaya yang dalam pemikiran sejumlah kelompok tidak wajar,maka cendrung mereka ingin bebas dan keluar dari aturan itu dan memilih membrontak dari kebijakan yang ada dan ingin merdeka dengan caranya sendiri

3.      Pemahaman terhadap keyakinan dan ini cendrung mengarah pada paham separatisme,dan merusak tatanan nilai dan moral yang ada,serta dapat menimbulka perpecahan.

Hal ini mengakibat adanya kesenjangan sosial. sehingga kemiskinan di provinsi irian jaya ini sangat terlihat sekali dari tabel berikut ini :

4.2              Penyajian Tabel

Perbandingan perkembangan indeks kedalaman kemiskinan menurut kabupaten/kota di Papua Barat disajikan pada table 4.2. Tampak bahwa indeks kedalaman kemniskinan di Kabupaten Teluik Bintuni terbesar baik pada tahun 2006, 2007, maupun 2008. Ini menunjukkan bahwa jarak rata – rata pengeluaran per kapita per bulan dari penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni paling jauh dibandingkan kabupaten/kota lain di Papua Barat. Kondisi serupa ditemukan di Kabupaten Teluk Wondama.

Tabel 3.4 menunjukkan jumlah dan presentase penduduk miskin di Papua Barat menurut daerahnya pada bulan maret pada tahun 2006-2009.

Perkembangan garis kemiskinan di perkotaan dan pedesaan keduanya menunjukkan kenaikkan dalam periode yang sama. Kenaikkan garis kemiskinan diperkotaan lebih cepat daripada di pedesaan. Dengan menyusun index berantai, garis kemiskinan di perkotaan pada tahun 2006-2007 naik 1,41%. Kenaikkan garis kemiskinan di perkotaan lebih tinggi lagi selama 2007-2008 yaitu sebesar 16,84%. Kenaikkan garis kemiskinan di perkotaan pada periode 2008-2009 bahkan mencapai 24,48%. Bandingkan dengan kenaikkan garis kemiskinan di pedesaa. Kenaikkan garis kemiskinan di pedesaan selama 2006-2007, 2007-2008, dan 2008-2009 berturut-turut 3,14%, 12,34%, dan 16,98%.

Secara umum, kenaikan garis kemiskinan di pedesaan dan di perkotaan selama periode 2006-2009 diikuti oleh penurunan jumlah dan presentase penduduk miskin kecuali pada periode 2008-2009. Selama periode 2008-2009 jumlah dan presentase penduduk miskin di perkotaan turun, sementara di pedesaan naik.

Anomali peningkatan jumlah dan presentase penduduk miskin di pedesaan selama 2008-2009 menarik untuk diuji lebih lanjut. Satu-satunya informasi yang diharapkan dapat menjelaskan fenomena ini adalah inflasi pedesaan yang didekati dengan perubahan indeks harga konsumen pedesaan (IHKP).

4.3              Penyajian Diagram/Grafik

Menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin dari 284,1 ribu jiwa pada tahun 2006 menjadi 256,8 ribu jiwa pada tahun 2009. Presentase penduduk miskin juga turun dari 41,34% pada tahun 2006 menjadi 35,71% pada tahun 2009.

Disisi lain, garis kemiskinan pada tahun 2006-2009 menunjukkan perkembangan selalu naik. Kenaikan garis kemiskinan disebabkan oleh kenaikan harga barang dan jasa. Selain itu, ketergantungan provinsi Papua terhadap produk impor dari provinsi lain mengakibatkan harga kebutuhan hidup senantiasa meningkat.

BAB V

ANALISIS DATA KUALITATIF

5.1              Penyebab kemiskinan  

Indikator utama kemiskinan berdasarkan pendekatan di atas dapat dilihat dari :

·         kurangnya pangan, sandang, dan perumahan yang tidak layak;

·         terbatasnya kepemilikan tanah dan alat produksi;

·         kurangnya kemampuan membaca dan menulis;

·         kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup;

·         kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi;

·         ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah;

·         akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas; 

Indikator kemiskinan menurut Bappenas adalah terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi, terbatasnya akses terhadap air bersih, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, lemahnya jaminan rasa aman, lemahnya partisipasi, dan besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi.

5.2              Peran serta Pemerintah

Untuk keluar dari kondisi Kemiskinan seluruh bangsa harus berjuang dan bersatu. Kita harus mempunyai keyakinan bahwa menjadi kaya adalah sesuatu yang mulia dan harus dikejar dengan sekuat tenaga, selama itu dilakukan dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum serta norma agama. Dan itu tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan semua agama yang ada di Indonesia.

Dilihat dari sudut Ketahanan Nasional diperlukan sekali terwujudnya lapisan pengusaha kecil dan menengah yang besar jumlahnya dan tinggi mutunya. Tidak cukup satu negara hanya mempunyai lapisan pengusaha besar yang kuat. Sebab lapisan pengusaha kecil dan menengah justru merupakan inti kekuatan ekonomi satu bangsa dan bukan pengusaha besar. Terbukti dari pengalaman bangsa lain yang sudah maju ekonominya, bahwa pengusaha kecil dan menengah menciptakan kesempatan kerja jauh lebih banyak ketimbang usaha besar. Selain itu usaha kecil dan menengah juga merupakan pertahanan terpenting untuk menghadapi masuknya barang dari luar. Lapisan usaha kecil dan menengah itu dapat disamakan satu pertahanan territorial dalam bidang ekonomi nasional.

Karena itu usaha rakyat bersama pemerintah untuk membangun usaha kecil dan menengah dalam jumlah besar serta bermutu tinggi mempunyai dua manfaat sekaligus. Di satu pihak akan sangat dikurangi tingkat kemiskinan dan dihilangkan kesenjangan lebar antara pihak kaya dan mayoritas masyarakat yang miskin. Di pihak lain diwujudkan sarana untuk menghadapi masalah penyediaan kesempatan kerja serta pertahanan terhadap dominasi produksi luar negeri.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

6.1              Kesimpulan

Kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI yang dilandasi  oleh landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional Wawasan Nasional. Utnuk mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional diperlukan kesadaran setiap warga negara Indonesia, yaitu :

1)      Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non fisik yang berupa keuletan dan ketangguhan yang tidak mengenal menyerah yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

2)      Sadar dan peduli terhadap pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga setiap warga negara Indonesia baik secara individu maupun kelompok dapat mengeliminir pengaruh tersebut, karena bangsa Indonesia cinta damai  akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Hal itu tercermin akan adanya kesadaran bela negara dan cinta tanah air.

Apabila setiap warga negara  Indonesia memiliki semangat perjuangan bangsa dan sadar  serta peduli terhadap pengaruh yang timbul dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dapat mengantisipasi pengaruh-pengaruh tersebut, maka akan tercermin keberhasilan ketahanan nasional Indonesia. Untuk mewujudkan ketahanan nasional diperlukan suatu kebijakan umum dari pengambil kebijakan yang disebut Politik dan Strategi Nasional (Polstranas).

6.2              Saran dan Rekomendasi yang Relevan

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan permasalahan gerakan separatis yang dilakukan oleh OPM adalah dengan membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4) yang bertujuan untuk mengatasi gerakan separatis dengan lebih menekankan pada permasalah pembangunan di Papua dan Papua Barat. yang kemudian di harapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga dengan perkembangan dan pembangunan ekonomi tersebut pemerintah mampu mengajak OPM dan organisasi separatis lainnya untuk berdamai dengan pemerintah Indonesia seperti yang terjadi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sedangkan untuk masalah kemiskinan itu sendiri Pemerintah harus serta merta mengembangkan program UKM untuk menciptakan lapangan pekerjaan, serta memberdayakan masyarakat dengan memberikan keterampilan agar bisa mendapat penghasilan dari keterampilannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Amal, Ichlasul. 1995. Sumbangan Ilmu Sosial terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional

Gramedia Pustaka Utama, 2005 Pendidikan Kewarganegaraan, Gramedia, Jakarta

Indonesiatera, 2011, UUD 1945 dan Perubahannya + struktur ketatanegaraan, Yogyakarta

Mansur, Hamdan dkk. 2002.Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rahaditya, R. 2010.Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta: Pustaka Mandiri.

Winarno. 2010. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan (edisi kedua.) Jakarta: Bumi Aksara.

GLOSARIUM

Tantangan

suatu hal/upaya yang bersifat/bertujuan menggugah kemampuan.

Ancaman

suatu hal/upaya yang bersifat/bertujuan mengubah kebijaksanaan.

Hambatan

suatu hal yang bersifat menghalangi secara tidak konsepsional yang berasal dari dalam.

Gangguan

hal atau usaha yang berasal dari luar dan dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional.

Ketangguhan

kekuatan yang menguatkan sehingga menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan.

Integritas

kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensional maupun fungsional yang bersifat semangat.